Sebagai Negara Komunis, Benarkah Tiongkok Tidak Memiliki Perlindungan Buruh Yang Kuat ?
 |
| Foto: pixabay.com |
Bagi sebagian orang ada yang mengatakan kalau kehidupan buruh di Tiongkok itu tidaklah baik. Hal tersebut dikarenakan minimnya perlindungan terhadap buruh di Tiongkok.
Kemungkinan bagi sebagian orang yang beranggapan seperti itu, dikarenakan orang tersebut terjebak pada informasi media-media nasional. Media tersebut memberitakan bahwa Tiongkok maju cepat karena buruhnya nurut-nurut, tidak pernah protes, selalu bekerja keras, selalu patuh kepada perintah bos, dan sebagainya.
Saya tidak paham informasi palsu semacam ini kok bisa tersebar luas di media nasional. Saya yakin orang media tentu paham teknik check and re-check informasi. Namun berita palsu semacam ini makin sering ditemui, baik dalam media nasional maupun Barat.
Baiklah, kita langsung saja melihat satu demi satu data nasib kaum buruh Tiongkok yang konon "lemah dan tidak terlindungi itu."
Data dan gambar dibawah ini bersumber pada China Labour Bulletin, yang dikelola secara independen dan dibawah koordinasi ILO (International Labour Organisation).
Pertama. Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok adalah keberhasilan revolusi proletar, revolusi rakyat miskin yang berhasil menggusur koalisi longgar antara tuan tanah, warlords, pemilik modal dan militer.
Jadi Republik Rakyat Tiongkok adalah republik proletar dimana koalisi buruh dan petani yang memimpin.
Singkat kata, buruh dan petani lah yang memimpin negara tersebut sehingga otomatis negara mewakili kepentingan buruh dan petani, the working class. Itu sebabnya, di Tiongkok berlaku semboyan, "The rich man doesn't rule in China."
Memang benar di Tiongkok kini ada makin banyak orang kaya tetapi mereka tidak memiliki akses politik negara. Ini jauh berbeda misalnya dengan negara-negara dimana koalisi orang kaya lah yang memimpin negara, yang dalam istilahnya bang Nico Silaban, Filsafat Kiri, diktatorial borjuasi.
Jika anda perhatikan latar belakang keluarga dari para menteri dan pejabat tinggi Tiongkok sangat jelas bahwa mereka pada umumnya berasal dari kelompok bawah, para petani dan pekerja. Hanya ada beberapa gelintir saja yang berasal dari keluarga birokrat, misalnya Xi Jinping.
Kedua. Protes kolektif buruh, yang diorganisasi oleh Serikat Buruh (trade union) ada dalam pengertian eksis di Tiongkok dan sangat aktif. Berdasarkan data dari China Labour Bulletin dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2019, terjadi 10, 896 protes kolektif, artinya, dalam setahun rata-rata ada 2000 lebih protes kolektif atau rata-rata ada 6 protes kolektif tiap harinya.
Apalah angka diatas lebih buruk dari negara kita? Atau malah justru gerakan buruh Tiongkok jauh lebih aktif? Apakah data ini menunjukkan buruh-buruh Tiongkok nurut-nurut dan tidak pernah protes, seperti informasi media nasional?
Jika diperhatikan protes-protes buruh tidak lagi terkait dengan standar upah atau hak-hak mendasar lainnya. Namun lebih pada kelalaian perusahaan memenuhi standar keamanan kerja, misalnya, ketersediaan perlengkapan keamanan kerja.
Ketiga. Urusan perburuhan langsung ditangani para pejabat. Jika ada protes buruh. Pejabat terkait langsung datang mendengarkan para pemrotes, kemudian langsung buat proposal penyelesaian dan menawarkannya kepada buruh. Jika disetujui oleh buruh, pejabat tersebut langsung memanggil pemilik perusahaan dan merundingkan penerapan proposal penyelesaian protes yang ada. Dengan demikian, pejabat pemerintah sepenuhnya mewakili kepentingan buruh dihadapan pengusaha.
Jadi bagaimana dengan nasib buruh di Indonesia?.
Buruh di Indonesia selalu mengeluhkan upah yang tidak sesuai. Kesejahteraan buruh kurang mendapat perhatian, baik itu dari pihak pengusaha ataupun pemerintah, ditambah lagi dengan di sahkannya UU Cipta Kerja yang banyak mengurangi hak-hak para buruh itu sendiri dan lebih menguntungkan kepada pihak pengusaha.
Semoga pemerintah kita bisa lebih peka terhadap nasib kaum buruh.
0 Response to "Sebagai Negara Komunis, Benarkah Tiongkok Tidak Memiliki Perlindungan Buruh Yang Kuat ?"
Post a Comment